Page 92 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 92

SK mengenai pembentukan
                                             kelompok masyarakat oleh
                                             Kepala Kantor Pertanahan
                                             Kabupaten/Kota yang
                                             memuat informasi mengenai
                                             kelembagaan ekonomi
                                             berdasarkan sektor usaha dan
                                             anggota kelompok;
                                             Tahun III:
                                             Pembinaan dan Pengembangan
                                             Usaha
                                             Pembinaan dan Pengembangan
                                             Usaha adalah upaya yang
                                             dilakukan oleh pemerintah,
                                             dunia usaha, dan masyarakat
                                             melalui pemberian bimbingan
                                             dan bantuan perkuatan
                                             untuk menumbuhkan dan
                                             meningkatkan kemampuan
                                             usaha kecil agar menjadi usaha
                                             yang tangguh dan mandiri.
                                             Pengembangan Usaha
                                             Pengembangan usaha dalam
                                             konteks Reforma Agraria yaitu:
                                             a.  Pendampingan Usaha
                                                 dilakukan melalui
                                                 kemitraan yang
                                                 berkeadilan.
                                             b.  Peningkatan
                                                 Keterampilan dilakukan
                                                 melalui penyuluhan,
                                                 pendidikan,pelatihan,
                                                 dan/atau bimbingan
                                                 teknis.




                                                                 BAB III  77
                                                    PENATAAN AKSES INKLUSIF
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97