Page 96 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF
P. 96

lokasi kegiatan Penanganan
                                             Akses Reforma Agraria (tidak
                                             mengacu pada TORA).
                        Model              : :Tahun I: Model Kolaborasi
                                             Lintas Sektor, Model CSR,
                                             Model Pertanian Terintegrasi,
                                             Model Pertanian Koporasi,
                                             Model Urban Farming,
                                             Model Pengembangan
                                             Kawasan Tematik, Model
                                             Creating Shared Value, Model
                                             Pengembangan UMKM
                                             Terintegrasi melalui Pusat
                                             Layanan Usaha Terpadu
                                             (PLUT)
                                             Tahun II: Tidak ada
                                             Tahun III: Tidak ada
                        Sumber             : Petunjuk Teknis Penanganan
                                             Akses Reforma Agraria 2023
                                             Petunjuk Teknis Penataan
                                             Kelembagaan Penerima Akses
                                             Reforma Agraria 2023
                                             Petunjuk Teknis
                                             Pengembangan Usaha dan
                                             Fasilitasi Akses Pemasaran
                                             2023


                    Tampaknya,  penamaan Pemberdayaan Hak  atas  Tanah
                    (PHT)  dan Pemberdayaan  Tanah Masyarakat (PTM)
                    merujuk pada  Direktorat penyelenggara,  disebut  PHT
                    karena  diampu Direktorat Pemberdayaan Hak  atas  Tanah
                    dan  disebut Pemberdayaan  Tanah Masyarakat karena
                    diampu oleh Direktorat Pemberdayaan  Tanah Masyarakat,
                    dengan demikian  konsep  pemberdayaan yang dirumuskan
                    dan  digunakan mengikuti nama nomenklatur lembaga,


                                                                 BAB III  81
                                                    PENATAAN AKSES INKLUSIF
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101