Page 100 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

kelembagaan , merupakan pemahaman yang naïf tentang
4
pemberdayaan; pencapaian itu akan lebih nyata jika
diukur dari (1) sebaran kemanfaatan (Berapa luas dampak
positif dari Penataan Akses dalam skala desa?), (2) bukti
peningkatan kapasitas SRA dengan produk hasil pelatihan
(Apakah lembaga SRA sudah berhasil berbadan hukum?
Apakah lembaganya bisa berjalan tanpa sengketa?); dan (3)
perubahan-perubahan dalam masyarakat yang signifikans
(Apakah ada peningkatan partisipasi dari SRA dalam agenda
Reforma Agraria?).
Peraturan Presiden No 62 Tahun 2023 tentang Percepatan
Pelaksanaan Reforma Agraria—secara umum lebih teknis
daripada Perpres No 86 Tahun 2018 yang dicabut dan
digantinya, bahkan membuat istilah baru yaitu Pemberdayaan
Ekonomi Subjek Reforma Agraria (SRA). Meskipun tertera
dalam peraturan perundangan, pemberdayaan atas suatu
aspek tidak berbeda dengan pemberdayaan terhadap objek
yang sudah diuraikan di muka, sebab aspek ekonomi, politik,
budaya, hukum bahkan ideologi adalah hasil rekacipta
manusia dan tidak mampu memberdayakan dirinya sendiri.

2. Penerapan Penataan Akses Inklusif
A. Rincian Output I Tahun Anggaran 2022
Penataan Akses dijalankan dengan tiga skema menurut
kondisinya, yaitu:
1. Asset Reform mendahului Access Reform
Artinya, sertipikasi tanah terlebih dahulu sebelum
pemanfaatannya. Cara ini ditempuh dalam kondisi
masyarakat penerima manfaat telah mempunyai tanda
bukti hak, baik Sertipikat atau Letter C atau sebutan lain.

4 Dampak signifikans SK Kepala Kantor Pertanahan ini perlu dipertanyakan, apakah
SK tersebut memudahkan lembaga SRA untuk: berbadan hukum, mengakses
modal, memperoleh perlindungan tempat usaha karena terkait tanah, memperoleh
pendampingan rutin dan mengakses fasilitas dari kementerian ATR/BPN? Jika tidak
sama sekali, apakah SK tersebut bermanfaat sebagai bukti klaim pendampingan/
pembinaan bagi pelaksana Reforma Agraria?

BAB III 85
PENATAAN AKSES INKLUSIF