Page 102 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

kerja masing-masing instansi pada tahun anggaran
berjalan;
4) Hasil dari tahapan Penetapan Lokasi adalah Surat
Keputusan (SK) Penetapan Lokasi. Surat Keputusan
Penetapan Lokasi ditandatangani oleh Kepala
Kantor Pertanahan dengan format SK Penetapan
lokasi merujuk pada Lampiran 8 Petunjuk Teknis;
5) Kriteria ruang lingkup lokasi yang menjadi objek
Penanganan Akses Reforma Agraria yaitu:
a. Lokasi yang dapat dipilih merupakan tanah
masyarakat telah terdaftar yang berasal dari
kegiatan:
a) Redistribusi Tanah; Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL); Sertipikasi
Tanah Transmigrasi; Sertipikasi Mandiri/
Non Sistematis/Lintas Sektor, dan;
Sertipikasi Lainnya sebagaimana tertuang
dalam Lampiran 9 dan Lampiran 10
Petunjuk Teknis:
b) Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)
yang telah selesai dilakukan penataan
aset yang terdapat pada daftar lokasi
sebagaimana tertuang dalam Lampiran 11
Petunjuk Teknis:
c) Lokasi yang telah diterbitkan sertipikat
dari hasil resolusi penyelesaian konflik di
luar LPRA sebagaimana tertuang dalam
Lampiran 12 Petunjuk Teknis.

b. Lokasi merupakan tanah masyarakat yang
belum terdaftar yang akan ditindaklanjuti
sebagai objek Penataan Aset/sertipikasi tanah
dengan memperhatikan potensi pemberdayaan
bagi masyarakat miskin atau prasejahtera dan
memenuhi persyaratan kepastian atas:

BAB III 87
PENATAAN AKSES INKLUSIF