Page 98 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

Muryani et al. (2023) berpendapat, untuk konteks Penataan
Akses dalam rangka Reforma Agraria, istilah yang tepat
bukan Pemberdayaan Tanah Masyarakat karena bermakna
pada pemanfaatan belaka tetapi Pendayagunaan Tanah
Masyarakat atau Pemberdayaan Masyarakat (SRA) dalam
Bidang Pertanahan atau Pemberdayaan SRA saja agar
mencakup banyak hal, sebagaimana telah dikenal umum bahwa
Pemberdayaan Masyarakat bisa diterapkan pada berbagai
bidang; sedangkan Penanganan Akses Reforma Agraria lebih
pada bentuk teknis hasil penerjemahan PTM alih-alih konsep
dari suatu agenda yang menyeluruh dan terpadu seperti
Penataan Akses, lebih-lebih menggantikan makna Reforma
Agraria. Pemunculan istilah PTM dan PARA merupakan
penyederhanaan persoalan atau malah perumitan konseptual
yang tidak banyak berguna karena tidak tepat sejak batasan
konsepnya. Pendekatan yang top down (instruktif) alih-alih
bottom up (partisipatif) dan dampak ketergantungan alih-alih
kemandirian menjadi ciri bahwa istilah pemberdayaan jauh
dari konsep yang dimaksud.
Ketika Reforma Agraria diibaratkan sebagai pohon yang utuh,
akarnya ialah Konsitusi, batangnya ialah TAP MPR RI No IX/
MPR RI/2001, UUPA dan UU lain terkait SSA; cabangnya
ialah peraturan pelaksanaan di bawah UUPA dan UU lain
terkait SSA; dahannya ialah agenda praktis Penataan Aset
dan Penataan Akses (kedua istiah ini mengacu pada gagasan
Hernando de Soto yang diadopsi oleh Kementerian ATR/BPN
yang berorientasi pada penguatan pasar, ada kemungkinan
Reforma Agraria dapat dijalankan dengan mekanisme lain
yang berorietasi penguatan masyarakat dan negara alih-
alih pasar); rantingnya ialah model-model yang diturunkan
dari Penataan Aset dan Penataan Akses, dan daun-daun
yang berusia pendek silih berganti ialah program-program
yang diturunkan dari model-model tersebut, buahnya
ialah keadilan yang bisa bercitarasa sebagai keadilan sosial,
keadilan ekologis, keadilan lintas generasi dan lain-lain,

BAB III 83
PENATAAN AKSES INKLUSIF