Page 103 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

a) Status kepemilikan tanahnya merupakan
tanah milik sendiri yang belum terdaftar;
b) Status kepemilikan tanahnya harus clear
and clean dari sengketa, konflik, perkara
serta permasalahan lainnya;
c) Tanah yang diajukan dalam skema 2 (yaitu
Aset mengikuti Akses) jumlahnya paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari total
5
target kegiatan Penanganan Akses Reforma
Agraria pada kabupaten/kota;
d) Dikuatkan dengan surat pengusulan dari
Kepala Kantor Pertanahan bahwa tanah
tersebut akan dilegalisasi pada tahun
berjalan maupun tahun berikutnya.

c. Penetapan Lokasi objek kegiatan Penanganan
Akses Reforma Agraria diprioritaskan dengan
pendekatan satu desa/kelurahan yang memiliki
mayoritas masyarakat miskin/prasejahtera
yang memenuhi kriteria tersebut.
d. Lokasi Penanganan Akses Reforma Agraria
diprioritaskan yang berdekatan objek tanahnya.

Kondisi lokasi merupakan kawasan sentra UMKM
yang terhubung dengan nilai-nilai tradisional, dalam
konteks Provinsi DIY masuk dalam Kewenangan
Istimewa yaitu Bidang Kebudayaan sehingga sangat
mungkin berkembang dengan Dana Istimewa
yang bersumber APBN sepanjang syarat-syaratnya
terpenuhi. Beberapa UMKM yang ada dan berjalan
sebagai berikut:

5 Artinya 90 % kemanfaatan Penataan Akses menyasar pada tanah-tanah yang sudah
diredistribusi dan dilegalisasi, padahal angka ketimpangan lahan secara nasional
semakin tinggi dengan posisi 0,7 (2014).

88 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul