Page 97 - REFORMA AGRARIA INKLUSIF

bukan berdiri sendiri dan konsisten digunakan siapapun
penggunanya. Dengan demikian, jika pelaksanaan Penataan
Akses dalam rangka Reforma Agraria ini digilirkan kepada
direktorat lain sangat mungkin namanya akan berubah
sesuai direktorat pengampunya. PTM kemudian turunkan
secara teknis menjadi Penanganan Akses Reforma Agraria
(PARA). Ketika GTRA terbentuk melalui Perpres No 86 Tahun
2018 tentang Reforma Agraria—Petunjuk Teknis GTRA 2023
langsung di bawah Direktoral Jenderal Penataan Agraria,
formasi pelaksana Penataan Akses di lingkungan kedua
Direktorat ini masih dipertahankan, sehingga terdapat dua
Penataan Akses, yaitu Penataan Akses GTRA dan Penataan
Akses PARA Direktorat, keduanya berbeda lokasi; target;
tahapan; model operasional dan postur anggaran, meskipun
dalam praktiknya sama-sama melibatkan Kementerian ATR/
BPN dan pemerintah daerah.
Berbeda dengan konsep Pemberdayaan dan Pemberdayaan
Masyarakat yang berpusat pada subjek (manusia) yang
dibangun dari asumsi bahwa manusia dapat melakukan apa
saja ketika berdaya, PTM berpusat pada objek (tanah dengan
status hak milik) yang dibangun atas asumsi produktivitas
ekonomi akan muncul ketika tanah diberdayakan.
Pertanyaannya, dapatkah suatu hak diberdayaan? Tidak,
karena hak bukan subjek. Dapatkah, setelah “diberdayakan”,
sebidang tanah memberdayakan dirinya sendiri? Tidak,
tanpa aktivitas manusia, produktivitas lahan stagnan
sesuai kondisinya. Artinya, manusia adalah kunci dari
pemberdayaan, sebab manusia mampu merekayasa keadaan,
mencipta benda, bahkan membuat sistem (ekonomi, politik,
sosial, budaya, hukum), dan syarat dari kemampuan itu
adalah keberdayaannya.
Istilah PHT dan PTM tidak menemukan pijakan konsep
secara filosofis, istilah itupun tidak dikenal dalam studi
pemberdayaan maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia.

82 REFORMA AGRARIAN INKLUSIF:
Praktik Penataan Akses Rumah Gender dan Disabilitas
di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul