Page 110 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

Sebelum UUCK Setelah UUCK Peraturan
Bidang Usaha Penanaman - 246 BU Prioritas: Fasilitas Tax Perpres
Modal Allowances 183 BU; Fasilitas 49/2021,
- 145 BU dicadangkan Tax Holiday 18 BU; Fasilitas Lampiran I,
atau kemitraan dengan Investment Allowance 45 BU II, dan III.
K-UMKM - 182 BU dalam 106 kelompok
- 350 BU terbuka dengan bidang usaha dialokasikan atau
persyaratan tertentu kemitraan dengan K-UMKM
- 20 BU tertutup untuk - 41 BU yang terbuka dengan
investasi. persyaratan tertentu
HAT dan HPL - HGU, HGB, HP dapat diatas PP 18/2021
- HGU hanya dapat diatas HPL
tanah Negara, HGB dan - Penegasan kekuatan hukum
Hak Pakai hanya dapat dokumen elektronik sebagai
diatas tanah Negara dan tanda bukti HAT
Tanah Milik - Pemberian HAT/HPL pada
- Dokumen tanda bukti HAT Ruang Atas Tanah dan Ruang
berbasis kertas Bawah Tanah
- Penerapan Asas Pemisahan
Horizontal atas Kepemilikan
Sarusun WNA
- Kepastian nilai honorarium jasa Permen ATR/
PPAT BPN 33/2021
Pengadaan Tanah Untuk - Memperluas objek kepentingan PP 19/2021
Kepentingan Umum umum (24 Objek), di antaranya
- Tanah untuk kepentingan ialah Kawasan Ekonomi Khusus
umum terdapat 18 objek dan Kawasan Pengembangan
Teknologi
- Pembentukan Bank Tanah PP 64/2021
dengan kewenangan khusus
untuk menjamin ketersediaan
tanah dalam rangka ekonomi
berkeadilan
Perpajakan - Tarif PPh Pasal 26 atas bunga PP 9/2021
- Tarif PPh Pasal 26 atas obligasi diturunkan menjadi 10%
bunga obligasi sebesar 20% - Sistem pemajakan dividen
- Sistem pemajakan menjadi one-tier system.
dividen two tier tax. Pajak Dividen interim Wajib Pajak
dikenakan atas laba yang Dalam Negeri tidak dipotong
dihasilkan di tingkat pajak penghasilan dengan
perusahaan, kemudian syarat dividen tersebut harus
dikenakan lagi atas laba diinvestasikan kembali di
bersih (income after tax) di Indonesia dalam jangka waktu
tingkat pemegang saham tertentu minimal 3 tahun sejak
orang pribadi dividen diterima/diperoleh
Sumber: olahan penulis

Implementasi UUCK dan Turunannya 91
Dalam Menciptakan Kemudahan Berusaha untuk Mendorong Investasi