Page 86 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN
P. 86

Kesimpulan
                Keberadaan layanan informasi pertanahan secara elektronik
            merupakan  sebuah  bentuk digitalisasi  dalam  ranah  pertanahan
            yang  harus  terus ditingkatkan  pemanfaatannya agar dapat
            mendorong kemajuan berbagai sektor. Namun, alangkah baiknya
            sebelum  berfokus pada  optimalisasi  pemanfaatan  layanan
            informasi  pertanahan,  penyedia  layanan  informasi  pertanahan
            memperhatikan  jaminan akan  keamanan dan  ketersediaan dari
            layanan itu  sendiri.  Jaminan  akan keamanan  dan ketersediaan
            layanan dapat dilakukan dengan menerapkan strategi peningkatan
            keamanan dan  ketersediaan  yang  dapat ditempuh dengan
            memenuhi empat aspek yaitu privasi, integritas, autentikasi dan
            ketersediaan.  Setelah empat aspek yang disebutkan sebelumnya
            terpenuhi, maka  optimalisasi  pemanfaatan layanan informasi
            pertanahan  guna  mendukung kemajuan  berbagai  sektor  dapat
            dilakukan dengan optimal,  dikarenakan  sudah  terjaminnya
            keamanan dan ketersediaan dari layanan itu sendiri.


            Daftar Pustaka
            Munir, R. (2005). Penggunaan Tanda-Tangan Digital Untuk Menjaga
                    Integritas Berkas Perangkat Lunak. Paper dipresentasikan
                    pada  Seminar  Nasional  Aplikasi  Teknologi  Informasi
                    (SNATI) 2005, Yogyakarta.
            Rahayu, L.  S.  (2021).  Heboh Situs  Pemerintah  Disusupi Judi
                    Online, BSSN: Ada 291 Domain yang Diretas. Diakses dari
                    https://news.detik.com/berita/d-5697520/heboh-situs-
                    pemerintah-disusupi-judi-online-bssn-ada-291-domain-
                    yang-diretas
            Saputro, F. A., M. & Kartika, M. (2021). Mengusut Kebocoran Data
                    Pribadi  279 Juta  Warga Indonesia.  Diakses dari  https://





                                                 Keterbukaan Informasi Publik     67
                                    sebagai Bentuk Kemudahan Pelayanan Pertanahan
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91