Page 90 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN
P. 90
pertanahan, informasi geospasial yang baik akan terwujud jika
didukung oleh data geospasial yang baik.
Kondisi data pertanahan di Indonesia saat ini dapat dikatakan
masih cukup memprihatinkan. Data-data pertanahan Indonesia
saat ini masih banyak yang tersedia secara konvensional (Marni,
2015). Kondisi data yang konvensional memiliki banyak kekurangan
di antaranya tidak ringkas, butuh ruang yang besar sebagai
tempat penyimpanan, sulit dibawa ke mana-mana, dan sulit
untuk melakukan transaksi tukar-menukar data. Kondisi semakin
diperparah jika terdapat kerusakan atau kesalahan terhadap data
tersebut, perlu mengulang dari awal. Dari segi kualitas, data-data
pertanahan masih memiliki kualitas yang rendah. Masih sering
ditemui ketimpangan antara buku tanah tekstual dan digital.
Hal ini mengakibatkan data belum terintegrasi dengan baik dan
validitas data belum terjamin secara hukum (Lubis dkk., 2018).
Salah satu kunci utama terciptanya keterbukaan informasi
publik adalah menyediakan data yang ada harus dapat diakses di
mana pun kapan pun, dan oleh siapa pun. Keterbukaan informasi
publik bukan hanya informasinya saja yang terbuka, melainkan
informasi yang ada harus terintegrasi sehingga dapat digunakan
untuk arsip jangka panjang. Prinsip-prinsip dari Open Building
Information Modeling (OpenBIM) berupa interoperabilitas
(interoperability), terbuka (open), reliabel (reliable), kolaborasi
(collaboration), fleksibilitas (flexibility), dan keberlanjutan
(sustainability) cocok diterapkan dalam mewujudkan keterbukaan
informasi publik yang baik khususnya informasi geospasial (Petrie,
n.d.). Pertama, interopabilitas, artinya aplikasi yang digunakan
untuk menyampaikan informasi geospasial dapat berinteraksi
ke berbagai aplikasi lainnya tanpa ada hambatan dan reduksi
informasi. Kedua, terbuka, artinya informasi geospasial yang ada
dapat diakses secara gratis dan open license untuk digunakan
Keterbukaan Informasi Publik 71
sebagai Bentuk Kemudahan Pelayanan Pertanahan
