Page 92 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

permasalahan. Penting bagi pemerintah menjadikan masyarakat
paham terhadap data dan informasi geospasial yang telah
disediakan. Tidak menutup kemungkinan masyarakat tidak
mengakses data dan informasi geospasial dikarenakan mereka
tidak mengerti bagaimana cara melakukannya.

Upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan layanan
informasi geospasial adalah dengan cara mereduksi penghalang
antara pemerintah dan masyarakat baik secara teknis, hukum,
maupun administratif. Penghalang utama yang menjadi
permasalahan aksesibilitas data pertanahan yaitu prosedur
layanan, waktu layanan, dan biaya layanan. Dari aspek prosedur
layanan, dapat dilakukan upaya mempersingkat alur pengaksesan
data. Semakin cepat data dapat diakses maka semakin cepat pula
pengambilan kebijakan keputusan dapat dilakukan. Hal ini sangat
menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan. Aksesibilitas
terhadap data memicu keterbukaan pengetahuan dan potensi
baru dari aspek spasial, sosial maupun ekonomi. Berkaitan dengan
waktu layanan, pemerintah dapat melakukan percepatan waktu
tunggu layanan sehingga pengguna layanan akan melakukan
repeat order di masa mendatang karena puas dengan layanan yang
diberikan. Mengenai biaya layanan pertanahan, saat ini Indonesia
merupakan negara ASEAN dengan biaya layanan pertanahan
tertinggi. Pengurangan terhadap biaya layanan pertanahan tentu
sangat diharapkan (Sugoto, 2020). Upaya-upaya yang dilakukan
ini juga bermaksud untuk menghindari masyarakat memilih jasa
ilegal yang ditawarkan oleh oknum-oknum nakal.
Dalam mewujudkan akses dan aksesibilitas yang memadai
tentu dibutuhkan kerjasama berbagai pihak termasuk pemerintah,
stakeholder, hingga masyarakat. Dengan kontribusi nyata setiap
pihak niscaya Indonesia dapat dengan mudah mewujudkan tujuan

Keterbukaan Informasi Publik 73
sebagai Bentuk Kemudahan Pelayanan Pertanahan