Page 97 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

pengembangan serta penjaminan hukum atas tanah hanya dapat
dilakukan oleh lembaga yang berwewenang. Di Indonesia, lembaga
yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan bidang pertanahan
secara nasional, regional dan sektoral adalah Badan Pertanahan
Nasional (BPN). Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2013, bahwa
Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di
antara bukti kesungguhan yang dilakukan oleh pemerintah untuk
menjamin kepastian hukum yakni diadakannya pendaftaran tanah
di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) dikutip dari CNBCIndonesia.com
menargetkan untuk seluruh bidang tanah di Indonesia sudah
bersertifikat pada tahun 2025. Berkaitan dengan target yang telah
ditetapkan, menyebabkan pekerjaan ini membutuhkan kerja sama
dari berbagai pihak, dimulai dari penyedia layanan sampai dengan
masyarakat pemilik tanah. Tentunya dengan kerja sama yang
baik dari pihak-pihak yang turut berpartisipasi diharapkan dapat
memberikan keuntungan. Masyarakat mendapatkan keuntungan
berupa penjaminan hukum atas tanah dalam bentuk sertifikat, di sisi
lain pemerintah dapat menunaikan tugas yang menjadi tanggung
jawabnya. Lantas bagaimana dengan selanjutnya, apakah fokus
pemerintah di bidang agraria terhenti ketika semua tanah telah
tersertifikasi? Sudah sepantasnya tidak, pemerintah tidak boleh
lupa terkait keberlanjutan suatu program. Optimalisasi teknologi
untuk meningkatkan kemudahan pelayanan dapat menjadi salah
satu pilihan. Bertujuan untuk menjamin keterbukaan informasi
dari data yang telah dikumpulkan, teknologi dapat dikembangkan
agar masyarakat dengan mudah mengakses informasi atas
kepemilikan tanah mereka secara real-time.

78 Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan
Dalam Membangkitkan Iklim Perekonomian