Page 101 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

3. Diakhiri dengan Command Centre. Sebagai kendali seluruh
pelayanan digital dengan data tanah guna memudahkan
pelayanan. Command Centre dapat diterapkan sebagai
penghubung kepada masyarakat melalui layanan Short Message
Service (SMS) 2409, Konsultasi dan Pengaduan, serta PPAT
Online yang terhubung dalam suatu sistem.

Dalam penerapannya, layanan cerdas harus tetap
mengedepankan aspek layanan terhadap publik sebagai bukti
nyata kerja nyata pemerintah guna memperbaiki citra BPN
di lingkungan masyarakat. Setelah terciptanya semua sistem,
pemerintah harus tetap mengadakan sosialisasi tentang
penggunaan masing-masing elemen yang terintegrasi. Semua itu
diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan
yang berkesinambungan.

Kesimpulan
Adanya peraturan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, semua
lembaga negara dapat mengamalkan optimalisasi teknologi
guna memudahkan birokrasi pelayanan, salah satunya terkait
pelayanan pertanahan di Indonesia. Perkembangan teknologi
dan keterbukaan akses informasi yang berjalan seiringan dapat
digunakan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang
timbul pada pengurusan pertanahan. Khususnya di Indonesia,
permasalahan yang timbul seperti birokrasi yang berbelit,
pengurusan tanah yang seakan no money no service, serta pungli
atau korupsi dapat dihentikan dengan adanya konsep layanan
cerdas (smart service) yang tetap mengedepankan pelayanan
publik. Diharapkan dengan diterapkannya layanan cerdas ini
kepercayaan masyarakat kepada BPN akan kembali. Layanan
cerdas yang mendukung pemeliharaan dan akses data yang mudah

82 Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan
Dalam Membangkitkan Iklim Perekonomian