Page 99 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

memerlukan waktu lama. Belum lagi, baru-baru ini terkonfirmasi
Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kantor BPN Lebak. Dikutip dari
CNN Indonesia, bahwa kepolisian telah menetapkan dua pegawai
BPN menjadi tersangka pungutan liar (pungli) sertifikat tanah.
Masalah yang timbul seperti birokrasi yang berbelit, pengurusan
tanah yang seakan no money no service, serta pungli atau korupsi,
dikhawatirkan berimplikasi pada citra BPN di mata publik.
Paparan di atas, menunjukkan bahwa BPN memiliki pekerjaan
rumah yang sangat besar. BPN yang memiliki target untuk seluruh
tanah telah bersertifikat di tahun 2025, harus berbenah dengan
kinerja yang belum optimal. Perbaikan kinerja dapat dimulai dari
hal yang paling dasar yaitu dengan menjamin terselenggaranya
tertib administrasi pertanahan. Parlindungan dalam bukunya yang
berjudul Pendaftaran Tanah di Indonesia (1997), menyebutkan
bahwa di zaman informasi ini, Kantor Pertanahan sebagai kantor
garis depan haruslah memelihara informasi pertanahan dengan
baik. Informasi yang tersedia dapat digunakan untuk mengambil
keputusan terlibat tanah baik fisik maupun yuridis. Sehingga
diperlukannya tertib administrasi pertanahan dijadikan sesuatu
hal yang wajar. Sudah sepantasnya tertib administrasi dapat
diimplementasikan seiring dengan kemajuan teknologi di era
4.0 demi menjamin keterbukaan serta kemudahan pelayanan
pertanahan.

Inovasi Era 4.0 dan Upaya untuk Menjamin Keterbukaan
Informasi Publik
Seiring dengan munculnya era digital dan revolusi industri
4.0, banyak negara telah mempraktikkan digitalisasi dalam
pemerintahannya. Produktivitas, efisiensi, dan akuntabilitas
menjadi di antara sebab perlunya pemerintah membangun
e-government di semua lembaga negara (Arfiana & Admaja, 2019).

80 Pelayanan Tata Ruang dan Pertanahan
Dalam Membangkitkan Iklim Perekonomian