Page 100 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN

Saat ini, Kementerian PANRB telah mengatur tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018. Peraturan tersebut bertujuan untuk
mengaktualkan keterpaduan sistem pemerintah dari pusat sampai
pada daerah terluar. Diharapkan dengan adanya peraturan tentang
SPBE, semua lembaga negara dapat mengamalkan optimalisasi
teknologi guna memudahkan birokrasi pelayanan, salah satunya
terkait pelayanan pertanahan di Indonesia.
Optimalisasi teknologi pada pelayanan pertanahan akan
memberikan kemudahan dan keterbukaan informasi pada
masyarakat. Pengoptimalan dapat diterapkan melalui beberapa
opsi, salah satunya dengan memanfaatkan aplikasi smartphone
maupun pelayanan berbasis web terintegrasi berupa layanan
cerdas (smart service). Menurut Azmy dalam penelitiannya yang
berjudul A Survey on Product of Smart Service (2019), menyatakan
bahwa layanan cerdas secara empiris merupakan layanan baru yang
dihasilkan dari kolaborasi antara penyedia dan pengguna layanan
yang terhubung dalam suatu sistem. Cara kerja layanan tersebut
terintegrasi dari semua layanan yang sudah dikembangkan oleh
BPN dengan keterangan sebagai berikut (Marlina dkk, 2020):
1. Dimulai dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan
(GeoKKP). Semua layanan di kantor pertanahan dimulai melalui
loket. Aplikasi ini digunakan sebagai loket digital yang langsung
terhubung dengan web announce untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan pengguna, sehingga pelayanan dapat dilakukan
dengan lebih kondusif;
2. Dilanjutkan dengan Sentuh Tanahku. Kemudahan akses
informasi akan dinikmati oleh pengguna layanan dengan adanya
aplikasi ini. Sentuh Tanahku dapat menampilkan sejauh mana
berkas pengurusan tanah yang diajukan, serta dapat mengakses
secara real-time; dan

Keterbukaan Informasi Publik 81
sebagai Bentuk Kemudahan Pelayanan Pertanahan