Page 102 - PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN DALAM MEMBANGKITKAN IKLEM PEREKONOMIAN
P. 102

berpotensi  meningkatkan  kualitas pelayanan pertanahan  di
            Indonesia. Namun, layanan tersebut harus diiringi dengan seorang
            pengguna yang jujur, gigih, dan dapat memiliki tanggung jawab
            supaya keuntungan dapat dirasakan oleh kedua boleh pihak baik
            pemerintah maupun masyarakat.


            Daftar Pustaka
            Arfiana, M. W. & Admaja, P. K. (2019). Tanah dan Ruang: Untuk
                    Keadilan  dan  Kemakmuran  Rakyat.  Yogyakarta:  STPN
                    Press.
            Azmy, M. R. (2019). A Survey on Product of Smart Service System.
                    Jurnal Sistem Cerdas, 2(3), 173-185.
            CNN Indonesia. (2021). OTT di Banten, 2 Pegawai BPN Jadi Tersangka
                    Pungli  Sertifikat Tanah.  Diakses dari  https://www.
                    cnnindonesia.com/nasional/20211115071750-32-721128/
                    ott-di-banten-2-pegawai-bpn-jadi-tersangka-pungli-
                    sertifikat-tanah
            Kementerian Komunikasi  dan Informatika Republik Indonesia.
                    (2019).  Legalisasi  Tanah  Melalui  Reforma  Agraria  untuk
                    Tingkatkan  Manfaat Tanah.  Diakses dari  https://www.
                    kominfo.go.id/content/detail/18506/legalisasi-tanah-
                    melalui-reforma-agraria-untuk-tingkatkan-manfaat-
                    tanah/0/berita
            Marlina, L., Prihatin, E., & Gaffar, M. F. (2020). Teknologi Smart
                    Service  Office  (SSO)  dalam  Meningkatkan  Kualitas
                    Layanan Publik pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
                    JATIKOM: Jurnal Aplikasi dan Teori Ilmu Komputer, 3(2),
                    49-56.
            Nur’aini, F. (2017). Perhitungan dan Penetapan Nilai Ganti Rugi
                    Dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  New
                    Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo.




                                                 Keterbukaan Informasi Publik     83
                                    sebagai Bentuk Kemudahan Pelayanan Pertanahan
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107