Page 182 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Evaluasi Proses Pendaftaran Tanah ... 165

menguasai tanah secara nyata dan terbuka selama sekian tahun,
tanpa ada pihak lain yang menggugat, maka oleh hukum dia dite-
tapkan sebagai pemiliknya, yang hak kepemilikannya tidak lagi dapat
diganggu gugat, juga tidak oleh pihak yang dapat membuktikan
sebagai pemilik yang sebenarnya. Indonesia tidak memakai sistem
publikasi negatip yang murni, karena sistem pendaftaran yang
dipakai oleh UUPA adalah “sistem pendaftaran hak" (registration of
titles). Dimana dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, bukan
aktanya yang didaftar melainkan haknya yang diciptakan dan
perubahan- perubahannya kemudian. Akta pemberian hak berfungsi
sebagai sumber data yuridis untuk mendaftarkan hak yang diberikan
dalam buku tanah. Sebelum dilakukan pendaftaran haknya dalam
buku tanah Kantor Pertanahan harus melakukan pengujian kebe-
naran data yang dimuat dalam akta yang bersangkutan. Di sini
Kantor Pertanahan bersikap aktip.
Menurut Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1979 ditegaskan,
bahwa yang dimaksud dengan tertib hukum pertanahan adalah
menunjukkan kondisi dimana : Semua pihak yang menguasai dan
atau menggunakan tanah mempunyai hubungan hukum yang sah
dengan tanah yang bersangkutan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. b. Tersedianya perangkat perundang-
undangan di bidang pertanahan yang lengkap dan komperhensip
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan pertanahan. c. Seluruh
penyelenggaraan administrasi pertanahan dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ketiga unsur di
atas telah dipenuhi dan dilaksanakan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan tugas di bidang pertanahan niscaya tidak terjadi
permasalahan/sengketa tanah atau setidaknya dapat dikurangi
seminimal mungkin. Yang dimaksud dengan sengketa adalah pere-
butan, pertengkaran, saling merasa memiliki. Jadi sengketa tanah
secara tersirat mempunyai makna perebutan terhadap satu bidang
tanah oleh dua orang (badan) atau lebih dimana satu dengan yang
lainnya yakin merasa memiliki atas obyek tanah tersebut. Mengutip
pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa secara garis besar sengketa
(permasalahan) pertanahan dapat dikelompokkan menjadi empat,
yakni : 1) masalah penggarapan rakyat atas tanah areal perkebunan;