Page 187 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

170 Muh Arief S., Suharno, Haryo Budhiawan

menjadi 1 bulan pada PP 24 tahun 1997. Keberatan membayar BPHTB
merupakan temuan yang memberatkan bagi masyarakat miskin yang
ikut program pendaftaran tanah sistematik yang akhirnya menarik
kembali keikutsertaannya. Dan perlu dikaji lebih mendalam yang
berkaitan dengan peraturan perundangan.
6) Koordinasi Lintas Sektor
Kerjasama dengan lembaga atau ikatan profesi surveyor dan peme-
taan dalam pemberian lisensi perlu dilakukan, Bidang Survei dan
Pemetaan memerlukan tenaga-tenaga yang handal dan profesional.
Profesionalitas seseorang dalam mengemban sebuah pekerjaan dapat
dilihat dari kemampuannya dalam mengembangkan diri dan mengu-
asai perkembangan teknologi yang berkaitan dengan profesinya.
Membangun sebuah sistem administrasi pertanahan memer-
lukan koordinasi yang kuat antar sektor yang terkait dengan
pertanahan. Kemauan politis dari pemeritah untuk memanfaatkan
administrasi pertanahan sebagai dasar penentuan kebijakan harus
ditindaklanjuti dengan membangun sebuah sistem administrasi
pertanahan terpadadu antar kementerian dan lemabaga terkait.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang dalam hal ini bisa menjadi
pendorong kerjasama tersebut dengan kewenangan yang luas serta
dukungan politik penyelenggara negara.

H. Kesimpulan dan Saran
Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Terdapat beberapa permasalahan dalam sistem pendaftaran tanah
di Indonesia yang memerlukan perbaikan. Permasalahan-perma-
salahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi permasalahan-
permasalahan yang bersifat spasial, legal, dan institusinal. Salah
satu permasalahan yang patut dicermati secara legal adalah
pendaftaran tanah kita masih belum mampu memberikan
jaminan kepastian hukum yang maksimal kepada pemilik hak, hal
yang terkat dengan pengumpulan data spasial penambahan SDM
pengukuran merupakan sesuatu yang diperlukan namun
demikian harus terdapat terobosan dalam metode pengumpulan
data spasial dengan menggunakan konsep fit for purpose sehingga