Page 192 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

INTEGRASI PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN
DI JAKARTA BARAT
Sri Kistiyah
Rochmat Martanto
A.H Farid

A. Pendahuluan
Pemerintahan era Reformasi sekarang ini, oleh Pemerintah telah
dikeluarkan gagasan Nawacita sebagai cita-cita dalam mewujud-
kanIndonesia yang berdaulat secara politis serta mandiri dalam
bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam rangka mendukung terwujudnya cita-cita tersebut,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional,
melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang mempunyai tanggung jawab
untuk mewujudkan perumusan kebijakan dibidang perencanaan
Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang; pelaksanaan kebijakan dibi-
dang perencanaan tata ruang, pembinaan tata ruang dan peman-
faatan ruang daerah; penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan
tata ruang dan pemanfaatan ruang; pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.
Tugas yang diberikan pemerintah pada Kementerian ini sangat
penting, strategis dalam Nawacita, mengingat perkembangan pen-
duduk yang begitu pesat meningkat, baik secara nasional maupun
regional, sehingga mau tidak mau akan terus dilakukan pem-
bangunan gedung-gedung untuk untuk memenuhi kebutuhan tem-
pat tinggal ataupun pembangunan lainnya seperti sekolah, pasar,
jalan, masjid dan sarana prasarana yang lain untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat.
Sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang Pasal 11 (ayat 2), Pemerintah Daerah Kota mempunyai
175