Page 195 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

178 Sri Kistiyah, Rochmat Martanto, A.H. Farid

Beberapa hal yang yang menjadi perhatian dalam penyusunan
Rencana Tata Ruang antara lain:
1. Pendekatan penataan ruang berbasiskan ekosistem merupakan
salah satu solusi yang dianggap tepat
2. Penataan ruang berbasiskan ekosistem melibatkan interaksi
antara kegiatan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam
dengan kemampuan daya dukung lingkungan secara serasi,
terintegrasi dan terpadu.
3. Penempatan zonasi kegiatan berdasarkan karakteristik kawasan
(fisik, biologi, geologis) perlu dilakukan agar tidak menimbulkan
kerusakan manfaat baik terhadap manusia maupun terhadap
alam. Kebijakan hukum pertanahan yang dilaksanakan oleh
pemerintah dalam perkembangannya meliputi, kegiatan pem-
bangunan dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah
sosial, ekonomi maupun lingkungan. Permasalahan tersebut
antara lain adalah tingginya pertumbuhan penduduk, baik yang
disebabkan oleh faktor migrasi maupun pertumbuhan alami.
Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penggu-
naan lahan di Kawasan Perkotaan. Perkembangan yang terjadi
menunjukkan terdapatnya penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan dan kurang memper-
timbangkan daya dukung lingkungan. Hal ini diindikasikan oleh
berkurangnya kawasan yang berfungsi lindung, konversi lahan
pertanian menjadi non pertanian dan munculnya kerusakan
lingkungan.
Beberapa fenomena yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan
Rencana Tata Ruang Kawasan adalah:
1. Perubahan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dimana sebelum-
nya berlaku Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pemerintahan Daerah yang sekarang ini sudah dicabut dan tidak
berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Tahun Nomor
22 Tahun 1999 yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 dan untuk saat ini Undang-undang
yang diberlakukan tentang Pemerintahan Daerah adalah Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014, jadi sudah 3 (tiga) kali perubahan.