Page 196 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Integrasi Perecanaan Tata Ruang dan Pertanahan ... 179

2. Terjadinya perubahan berbagai kebijakan pemerintah terkait
dengan penataan ruang maupun substansinya di tingkat Nasional
yang sebelumnya berlaku UU No. 24 Tahun 1992 tentang Tata
Ruang , ini digantikan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata ruang, .Sehingga,
perlu dilakukan berbagai penyesuaian dan kajian kembali
terhadap landasan hukum penyusunan RTR.
3. Munculnya tuntutan dan tantangan di masa yang akan datang
seiring dengan terjadinya paradigma baru pembangunan. Paradig-
ma baru ini menuntut terwujudnya good governance yang pada
dasarnya mengedepankan peran masyarakat melalui prinsip-
prinsip demokratisasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.
Sumber Daya Alam berupa tanah dan air yang ada , umumnya
dapat digunakan untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik
melalui kawasan yang terintegrasi. Sudah barang tentu degradasi
lingkungan tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, salah satu jalan
keluar untuk mengatasi kemelut terjadinya proses degradasi yang
mengancam perkotaan adalah upaya-upaya penyusunan tata ruang
secara terpadu yang berwawasan lingkungan.
Tata ruang harus disimak tidak sekedar sebagai proses penge-
lolaan perubahan lingkungan binaan dan alam semesta, melainkan
harus lebih dilihat sebagai upaya penyelesaian berbagai benturan
kepentingan yang berbeda atas pemanfaatan lahan yang semakin
terbatas. Di Daerah Khusus Ibu Kota yang merupakan Kota Metro-
politan dan kota-kota besar lainnya yang terus melakukan pem-
bangunan gedung-gedung seiring dengan meningkatnya pertum-
buhan penduduk dalam membenahi pembangunan kota menjan-
jikan harapan dan kesegaran tersendiri. Biarpun pembenahan atau
koreksi yang dilakukan sedikit lambat namun paling tidak dampak
positipnya sudah mulai terasa. Contohnya aparat yang terlibat dalam
pengelolaan perkotaan menjadi lebih hati-hati dalam perencanaan
dan pemberian ijin pembangunannya. Demikian juga yang terjadi di
wilayah Jakarta Barat yang menjadi lokasi penelitian yang merupakan
bagian dari Kota Metropolitan, yang merupakan salah satu pusat
pengembangan pariwisata, bisnis, perumahan , industri dan lain-lain,