Page 191 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

174 Muh Arief S., Suharno, Haryo Budhiawan

ZHANG, H. & TANG, C. A Performance Assessment Model for
Cadastral Survey System Evaluation. The World Cadastre
Summit, 2015.
Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah.
Jakarta
Adrian Sutedi, 2007, Peralihan Hak Atas tanah dan Pendaftarannya,
Sinar Grafika, Jakarta
A.P parlindungan, 1994, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar
maju Cet.2, Bandung
Harsono, Budi, 2005 Hukum Agraria Indonesia, Edisi Revisi, Djam-
batan Jakarta.
Islamy, M Irfan, 1991. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan
Negara,PT Bumi Aksara, Jakarta.
Moleong, Lexy J.2000. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja
Rosda Karya, Bandung.
Sumardjono, Maria SW; 2001. Kebijaksanaan Pertanahan antara
Regulasi dan Implementasi, Buku Kompas Jakarta
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran
Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran
Tanah.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasio-
nal Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Tim Peneliti Puslitbang BPN, 2005, Penelitian Puslitbang BPN,
Jakarta.