Page 189 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 189
172 Muh Arief S., Suharno, Haryo Budhiawan
sarana dan prasarana, melainkan lebih pada perubahan paradigma
dalam melakukan pendaftaran tanah. Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/BPN sebagai panglima dalam pendaftaran tanah seyogyanya
dapat segera mengambil peran dengan berfokus pada penyiapan
kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang mendukung
dengan memperhatikan prinsip-prinsip fit for purpose (tepat guna)
dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia.
