Page 186 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Evaluasi Proses Pendaftaran Tanah ... 169

g. Perlunya analisis beban kerja tenaga-tenaga survei dan pemetaan.
Kondisi di BPN dimana terdapat variasi yang mencolok antar
kantor pertanahan baik dari segi sarana prasarana, kepegawaian,
maupun volume pekerjaan mendorong untuk dilakukannya
analisis beban kerja khususnya di bidang survei dan pemetaan.
2) Hardware.
Peralatan untuk mendukung kegiatan pendaftaran tanah antara lain
peralatan komputer, komunikasi, transfortasi, modem, alat pengu-
kuran sangat diperlukan. Kecilnya DIPA dan PNBP dari kantor perta-
nahan sangat mempengaruhi berhasilnya kegiatan pendaftaran
tanah.
3) Software
Kecukupan aplikasi yang merupakan standar baku kegiatan admi-
nistrasi pendaftaran tanah dan administrasi lainnya sangat diperlu-
kan. Untuk software secara standar biasanya sudah dipenuhi karena
merupakan aplikasi baku yang diberikan dari Kantor Pusat/Kanwil
atau kementerian lain.
4) Data
Ketersediaan data terutama dalam pendaftaran tanah sistematik
sangat diperlukan, terutama ketersediaan peta dasar pendaftaran.
Ketersediaan peta pendaftaran tanah yang berupa data digital sangat
mendukung berhasilnya kegiatan pendaftaran tanah sistematik.
5) Prosedure dan Peraturan Perundangan
Prosedure merupakan tata urutan kegiatan atau proses yang harus
dijalani. Prosedure yang ada perlu dikaji secara mendalam dan
mengurangi kegiatan yang tidak perlu sehingga kegiatan dapat lebih
efisien. Peraturan perundangan bagi pelaksanaan tugas di kemen-
terian dan lembaga pemerintah merupakan sesuatu yang vital
dikarenakan di dalam birokrasi pegawai tidak bisa melakukan
pekerjaan diluar peraturan yang ada. Peraturan adalah dasar bagi
seorang pejabat da pegawai pemerintah untuk bertindak. Meskipun
kebijakan-kebijakan inovatif masih tetap dimungkinkan namun
kebijakan-kebijakan tersebut masih harus tetap ada di dalam koridor
peraturan-peraturan tersebut. Perangkat penundangan/peraturan
perlu dikaji kembali untuk dapat lebih mengefisienkan kegiatan.
Misalnya kegiatan pengumuman didesa pada PP 10 1961 dari 2 bulan