Page 103 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 103
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
tahun yang sama, pemerintah mengeluarkan UU No. 78
Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam per-
timbangannya dikatakan, UU tersebut untuk “memperce-
pat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar
produksi nasional guna mempertinggi tingkatan peng-
hidupan rakyat, karena modal yang didapat di Indonesia
pada waktu ini belum mencukupi sehingga dianggap ber-
faedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia”.
Realitas ini sangat ironis karena di saat yang sama
Sukarno mencoba melakukan upaya menarik modal asing
lewat UU No. 78/1958, namun dua bulan kemudian
Sukarno mengeluarkan UU tentang Nasionalisasi Peru-
sahaan Belanda. Memang jika dilihat lebih jauh, UU Pena-
naman Modal Asing untuk kepentingan pembangunan
infrastruktur (transportasi, komunikasi, listrik, pertam-
bangan, dll.) yang masih sangat tertinggal, dan Sukarno
hendak mengatakan tidak ada hubungannya dengan
persoalan Belanda, karena UU nasionalisasi bagian dari
paket pembatalan perjanjian KMB dan anti Belanda, se-
mentara Penanaman Modal Asing ditujukan negara selain
Belanda yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.
Namun realitas tersebut membuat UU Penanaman Modal
Asing menjadi tidak efektif untuk menarik modal dari
luar, karena pengalaman perusahaan-perusahaan Belanda
menjadi preseden bagi pihak-pihak (asing) yang tertarik
untuk melakukan investasi (Rustanto, n.d.).
Lalu bagaimana nasib perusahaan-perusahaan Be-
landa pasca keluarnya UU 86/1958 tentang Nasionalisasi?
Mohammad Hatta adalah pihak yang protes keras kepada
67
