Page 276 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

BPN untuk menciptakan administrasi pertanahan yang
mudah, cepat, dan murah (Sumarto, 2002).
Rencananya, ILAP di Indonesia akan dilaksanakan
selama 25 tahun, dan dibuat per tahapan periode per lima
tahunan dengan tujuan jangka panjang sebagai berikut
(Rachman, 2011)

1. Akselerasi pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat
tanah, supaya pada akhir 25 tahun periode ILAP ini
para pemegang hak memiliki sertifikat tanah;
2. Melakukan kajian terhadap hukum administrasi perta-
nahan, peraturan dan prosedur yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat Indonesia, yang dapat diimple-
mentasikan oleh BPN dan dipahami serta diterima oleh
publik, yang cukup flexible dalam merespon berbagai
perubahan dan kondisi. Dalam kerangka ILAP ini
pemerintah mengganti PP No. 10 Tahun 1961 dengan
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai landasan
prosedur yang lebih praktis dan efisien untuk pendaf-
taran tanah (Rachman, 2011);

3. Memperkuat kelembagaan BPN supaya menjadi Lem-
baga yang efektif dalam pelayanan kepada Pemerintah
dan masyarakat;
4. Mengadopsi skala biaya yang cukup tinggi supaya BPN
bisa melakukan pembiayaan mandiri, dan cukup ren-
dah supaya pelayanan BPN bisa terjangkau masyarakat
Indonesia;

5. Agar BPN sebagai partisipan aktif di dalam kajian yang

240