Page 279 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 279
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
dan disetujuinya prioritas-prioritas aturan dan kebi-
jakan pertanahan;
b. Pengembangan kelembagaan pertanahan, kapasitas
kantor, dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BPN.
Sasaran dalam komponen ini adalah memperkuat lem-
baga/institusi pengadministrasi pertanahan dengan
peningkatan kapasitas operasional (standar operasional
prosedur) dan tingkat pelayanan, serta mengembang-
kan surveyor kadastral berlisensi. Sehubungan dengan
komponen ini, dalam rangka peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, telah diterbitkan Keputusan Kepala
Badan Pertanahan Nasional No. 1/2005 Tentang Stan-
dar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di
Lingkungan Badan Pertanahan Nasional, yang telah
disempurnakan dengan Peraturan Kepala Badan Perta-
nahan Nasional No. 6 Tahun 2008 tentang Penyeder-
hanaan dan Percepatan Standar Prosedur Operasi
Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan Untuk Jenis
Pelayanan Pertanahan tertentu;
c. Program percepatan pendaftaran tanah yang dilak-
sanakan oleh BPN, dengan sasaran dalam komponen
ini adalah pendaftaran tanah dilakukan dengan efektif
dan efisien. Dalam menjalankan sasaran ketiga ini BPN
melakukan pola ajudikasi pendaftaran tanah sistematis;
d. Pengembangan sistem informasi pertanahan yang
dilaksanakan oleh BPN. Sasaran dalam komponen ini
adalah terciptanya dan berfungsinya sistem informasi
untuk administrasi dan manajemen pertanahan yang
semakin baik; dan
243
