Page 277 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

Politik Kelembagaan Agraria Indonesia

sedang berjalan dari kebijakan administrasi perta-
nahan.
Dalam periode 1994 sampai dengan 2021, ILAP telah
menghasilkan lebih dari 1.85 juta sertifikat di Provinsi
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan
Jawa Timur (Rachman, 2011; Rahayu et al., 2002). ILAP
juga diklaim telah meningkatkan kualitas pemerintahan,
dalam hal ini secara perlahan telah mengubah BPN dari
Lembaga yang otoriter, dan self-serving badan pusat, men-
jadi lebih terbuka, inklusif, dan berorientasi pelayanan.

3. LMPDP: Proyek Land Administration Bank Dunia
Tahap Kedua

Proyek Land Management and Policy Development
Project (LMPDP) pada dasarnya adalah lanjutan dari
proyek ILAP, atau dikenal dengan nama proyek ILAP yang
kedua. Proyek LMPDP ini diprakarsai oleh Bank dunia
dan berjalan sejak tahun 2004 sampai tahun 2009. Lokasi
kegiatan yang dibiayai LMPDP meliputi 14 provinsi yaitu
Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Banten, DKI
Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogya-
karta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kali-
mantan Selatan, Sulawesi Selatan (Departemen Ke-
uangan, 2007).
Yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pro-
yek LMPDP antara lain adalah PP No. 24 Tahun 1997 ten-
tang Pendaftaran Tanah; Perpres No. 10 Tahun 2006 ten-
tang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional

241