Page 283 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 283
Politik Kelembagaan Agraria Indonesia
kunjungi oleh mobil LARASITA, sesuai jadwal kunjungan
yang telah ditetapkan.
Gambar 22. Pelayanan LARASITA di Surakarta
Sumber: Koleksi pribadi, 2022
Tim LARASITA dalam menjalankan tugasnya tidak
diberi kewenangan penuh atas nama Kepala Kantor Perta-
nahan. Tim ini dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan yang terdiri atas satuan tugas yang terdiri atas
koordinator dan dibantu oleh petugas pelaksana kegiatan
di lapangan. Tim harus melaporkan hasil pelaksanaannya
kepada kepala kantor. Adapun terkait dengan jenis pela-
yanan LARASITA pada dasarnya sama dengan layanan
rutin pada kantor pertanahan termasuk biayanya sama
dan sesuai dengan standar tarif pelayanan yang berlaku
di BPN (Heryana, 2015). Namun memperhatikan Pasal 2
Ayat 2 Peraturan Ka BPN No. 18 Tahun 2009, terlihat bah-
wa BPN ingin memunculkan ide atau gagasan bahwa
selain melaksanakan Tupoksi Kantor Pertanahan,
LARASITA juga mempunyai tugas menyiapkan masyarakat
247
