Page 286 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022
P. 286
M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.
ke-11 (sebelas) yang lahirnya diilhami oleh Ketetapan MPR
No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Penge-
lolaan Sumber Daya Alam, yaitu: mengembangkan dan
memperbaharui politik, hukum, dan kebijakan perta-
nahan. Agenda Prioritas tersebut kemudian dibingkai
dalam sebuah kerangka kebijakan yaitu Reforma Agraria,
yang diterjemahkan ke dalam program atau yang kita ke-
nal dengan PPAN. Sebagaimana tujuan Reforma Agraria,
PPAN merupakan suatu proses yang berkesinambungan
berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemi-
likan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan dilaksa-
nakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlin-
dungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi
seluruh rakyat Indonesia (Tap MPR-RI No. IX/MPR/
2001). Secara umum, pelaksanaan program ini akan men-
cakup empat lingkup kegiatan antara lain; penetapan
obyek; penetapan subyek; mekanisme untuk distribusi
aset tanah; pengembangan access reform. Istilah akses
reform mirip dengan gagasan Lipton (2009) yakni land-
reform plus (aset reform+akses reform) kemudian dipo-
pulerkan oleh Joyo Winoto yang kemudian diperkuat oleh
gagasan de Soto tentang menggerakkan aset agar mening-
katkan nilai ekonomi pemilik tanah (Soto, 2001).
Dalam konteks pembangunan nasional, PPAN diarah-
kan untuk menjawab permasalahan mendasar bangsa,
yaitu kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial,
tanah terlantar, dan sengketa serta konflik pertanahan.
Melalui program ini, peran BPN tidak hanya sekedar seba-
gai lembaga yang memproduksi sertif ikat tanah, tapi
250
