Page 27 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga
P. 27
BAB 02
Masyarakat Adat
dan tanahnya
“The white people think they are the only human beings.
We are also human beings, like them, and we want respect.”
- Davi Kopenawa (Pemimpin adat Yanomami dari Brasil)
A. Pengaturan Tanah Adat
Menurut Sudarso, Miharja & Ahmad (2019), pengaturan tanah adat dapat
diartikan sebagai kewajiban negara dalam mengatur hak masyarakat
hukum adat dalam pemanfaatan tanah, meskipun banyak kalangan yang
meragukan eksistensinya terhadap perlindungan hak masyarakat adat.
Sodiki (1994) dalam Ruslan (2021) menyebutkan sekalipun kekayaan
alam telah dikuras habis, akan tetapi masyarakat adat masih kurang
mendapatkan manfaatnya.
Berbicara tanah berarti menyinggung agraria. Agraria dalam bahasa
Inggris disebut sebagai “agrarian”, yang berarti tanah dan dikaitkan dengan
berbagai jenis pertanian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Agraria”
didefinisikan sebagai “urusan pertanahan dan atau tanah pertanian, serta
kepemilikan atas tanah, dan “agrarius” berarti persawahan, perladangan,
atau pertanian (azhar, 2023). Kemudian Chadijah, Wardhani & Imron
(2020) mengatakan kata “Agraria” juga berasal dari kata Akker (Belanda),
Agros (Yunani) yang memiliki arti tanah pertanian.
Shebubakar & Raniah (2019) menyebutkan bahwa tanah adat
merupakan bidang tanah yang terdapat hak ulayat di atasnya dari suatu
masyarakat hukum adat tertentu. Guslina & Hanafiah (2016) menjelaskan
