Page 31 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga
P. 31

(Adiwibowo  &  Rachman, 2012).  Berbagai  ragam  nama  sistem  tenurial
            tradisional  itu,  tetap  tidak  mengingkari  persamaan  ciri  khas  sistem
            tersebut, di antaranya:

            a.  Penguasaan tanah sebagai identitas kultural.
                Keterkaitan  antara  tanah  dan identitas kultural ini  sangat kuat,
                bahkan tanah dipersepsikan sebagai ‘ibu’ yang melahirkan kehidupan
                pada kelompok manusia tersebut. Tanah bernilai lebih tinggi dari
                sumber daya ekonomi, sehingga tanpa tanah tidak akan ada sejarah
                kehidupan dalam sebuah kebudayaan.

            b.  Sistem penguasaan tanah berlapis antara keluarga dengan individual.
                Sifat  komunal  terletak  di atas  penguasaan  individual,  padahal
                keduanya  tetap  diakui  keberadaannya. Kepemilikan lokal  berada
                di lapisan terluar yang berfungsi sebagai membentuk relasi dengan
                pihak luar, namun di dalamnya kepemilikan individu dan keluarga
                tetap saling berinteraksi dalam lingkup komunal.

            c.  Adanya tumpang tindih antara kepemilikan privat dan publik dalam
                sistem tenurial.
                Eksklusifitas di sistem hukum barat merupakan ciri hak masyarakat
                lokal, namun di sistem tenurial tradisional, tidak terlihat. Dengan
                kata lain, sesuatu yang dihasilkan atau berhubungan dengan tanah
                jika tidak digunakan lagi oleh personal, maka dianggap milik publik,
                namun jika belum dipanen oleh pemiliknya seperti kopi, maka masih
                milik privat.

            d.  Adanya kejelasan batas wilayah yang diakui oleh komunitas lain.
                Setiap anggota kumpulan masyarakat lokal mengetahui dengan jelas
                batas wilayahnya masing-masing, sehingga tidak ada klaim sepihak
                atas batas yang tidak jelas.

            e.  Kelembagaan adat yang mengatur sistem tenurial tanah termasuk
                cara penyelesaian konflik.
                Sistem tenurial lokal merupakan konfigurasi relasi sosial politik yang
                kompleks  dalam  sebuah komunitas. Persoalannya bukan  tentang
                manusia dengan tanah, namun tentang pengakuan sistem tenurial
                lokal di wilayah tersebut.



            12    Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
                  di Kampung Naga
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36