Page 34 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga

1. Hak untuk “menguasai” atau memiliki, mengendalikan, dan
mengelola (memanfaatkan) tanah dan sumber daya alam di wilayah
adatnya;
2. Hak untuk mengatur diri sendiri sesuai dengan hukum adat dan
aturan adat yang disepakati bersama oleh masyarakat adat;
3. Hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem kelembagaan
adat; dan
4. Hak atas identitas, budaya, sistem kepercayaan (agama), sistem
pengetahuan (kearifan) dan bahasa asli.
Masyarakat hukum adat dapat berperan sebagai subjek hak ulayat
dalam kegiatan pendaftaran tanah (Wiguna, 2019). Subjek hak ulayat
merupakan masyarakat hukum adat tertentu yang dapat bersifat
genealogis dan bukan merupakan individual, serta bukan ketua
komunitas adat. Ketua komunitas adat berperan sebagai pelaksana
dan penanggung jawab kekuasaan masyarakat hukum adat, sedangkan
hak ulayat banyak yang merupakan wilayah yang berupa lingkungan
tempat masyarakat hukum adat mencari dan memperoleh hasil untuk
kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian terdapat hubungan,
keterikatan, dan ketergantungan antara hukum adat dengan wilayahnya,
pemanfaatan hasil bumi, air, tumbuhan, serta hewan yang ada di wilayah
masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan
bukan untuk tujuan komersial (Itu et al., 2022).
Hak ulayat tidak bersifat eksklusif dikarenakan selain memiliki tanah/
wilayah, masyarakat hukum adat juga mempunyai kewajiban yaitu turut
serta menjaga lingkungan hidup dan mematuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku (Sembiring, 2017). Kewenangan untuk mengatur
secara bersama-sama pemanfaatan tanah, air, tumbuhan, dan satwa
dalam wilayah masyarakat hukum adat (beschikking recht) dilaksanakan
berdasarkan norma-norma yang ada dalam masyarakat hukum adat
yang masih berlaku, dipatuhi, dan mendapat sanksi. Hal ini berkaitan
dengan teori Haar (1962) mengatakan salah satu ciri beschikkings recht
yaitu adanya larangan mengalihkan wilayah adat secara permanen.
Pengakuan dan perlindungan hak ulayat dilakukan melalui identifikasi
diri masyarakat hukum adat serta pemerintah dan pemerintah daerah,

BAB 02 15
Masyarakat Adat dan tanahnya