Page 41 - Dinamika Pendaftaran Tanah Adat di Kampung Naga
P. 41

perkawinan, manajemen tanah milik masyarakat, dan mekanisme untuk
            menyelesaikan sengketa atau konflik di antara anggota.
                Soekanto  dalam Murdiyanto (2008)  menyebutkan bahwa  pranata
            dapat diartikan  sebagai cita-cita,  perbuatan,  sikap, dan  perlengkapan
            kebudayaan,  yang bersifat kekal  serta bertujuan  untuk memenuhi
            kebutuhan masyarakat. Fungsi  pranata  adat  yaitu:  (i) memberikan
            pedoman pada anggota masyarakat adat tentang cara mereka bertingkah
            laku dan  bersikap dalam  menghadapi  masalah  kebutuhan  masyarakat
            adat; (ii) menjaga keutuhan, keakraban, ketentraman masyarakat adat;
            dan  (iii) sebagai  pedoman sistem  pengendalian sosial  di  masyarakat
            adat. Pranata adat memiliki aturan tidak tertulis yang mengatur segala
            aktivitas kehidupan di  masyarakat adat. Aturan  tersebut menjadi  tata
            tertib adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat adat.
                Kedudukan pranata adat umumnya memiliki usia yang lebih lama
            karena tidak tidak mudah berganti maupun berubah (Endraswara, 2013).
            Hal  ini dikarenakan pranata adat diturunkan  melalui garis  keturunan
            generasi ke anak laki-laki kandung ataupun ke saudara laki-laki kandung
            melalui genetika.  Pranata  adat  memiliki  struktur  lembaga  adat  yang
            masing-masing orang memiliki tugasnya tersendiri. Dengan dibentuknya
            pranata adat di masyarakat adat, aktivitas dan kegiatan di masyarakat
            adat dapat dipantau dan diarahkan sesuai adat yang berlaku.

            F.  Penguasaan dan Pemanfaatan Tenurial
                Madiong (2017) menjelaskan bahwa kepemilikan  tenurial  di
            masyarakat adat bukan berarti hak memiliki seutuhnya. Kata “memiliki”
            bermakna dapat menguasai dan memanfaatkan tanah maupun sumber
            daya alam yang ada di wilayah adat dengan sebaik-baiknya dan  harus
            tetap mematuhi aturan adat yang telah berlaku sejak dahulu.  FAO (2002)
            menyebutkan bahwa terdapat empat kategori umum kepemilikan sistem
            tenurial tanah dan sumber daya alam yaitu:

            a.  Milik privat
                Kekuasaan dimiliki  oleh  suatu entitas  yang  terdiri dari  individu,
                pasangan,  keluarga, atau organisasi, baik nirlaba maupun swasta.
                Sesuai dengan aturan yang berlaku, badan privat di bawah kategori


            22    Dinamika Pendaftaran Tanah Adat
                  di Kampung Naga
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46