Page 141 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

cenderung kapitalistik seperti Jepang dan Korea Selatan.
Gerakan petani di Jepang dan Korea Selatan saat ini menge-
cam penetrasi kapital atas tanah dan pertanian mereka, yang
berusaha mendominasi pertanian dengan model agro-ekspor.
Akibatnya, petani kecil yang muncul pada gerakan pemba-
ruan agraria tahun 1950-an secara cepat terkikis dan
digantikan dengan model industri dan perusahaan agro-
eskpor multinasional. Di Jepang saat ini, direncanakan
sebuah program “The Second Agrarian Land Reform” yang
ingin menghapuskan pertanian gaya lama—pertanian
berbasis keluarga dan subsisten—digantikan dengan model
korporasi (diusulkan oleh Hiroshi Okuda, Presiden Toyota
tahun 2000-an awal). Petani di Jepang memprotes usulan
ini dan mengatakan bahwa realisasinya hanya akan menen-
dang Jepang kembali ke sejarah lama, karena konsentrasi
lahan akan dikuasai oleh perusahaan besar (Nouminren,
dalam La Via Campesina: 2006).
Sementara di Filipina, Revolusi Filipina dan gerakan
pembaruan agraria dimulai oleh golongan menengah dan
didukung oleh gereja. Kalangan elit gereja sendiri sebenarnya
juga terdiri dari kelas menengah yaitu tuan-tuan tanah
(hasienda) yang dirugikan oleh Presiden Marcos. Pada tahun
1970-an, gerakan land reform dimulai dengan berbagai SK
Presiden, mulai dari masa Marcos hingga UU yang dikelu-
arkan masa Aquino (1980-an).
Gerakan pembaruan agraria di Filipina sebenarnya
relatif lebih progresif dibandingkan dengan gerakan serupa
di negara-negara berkembang di sekitarnya (seperti Indo-
nesia, Thailand). Adanya UU Land Reform membuat
kerangka konstitusi gerakan pembaruan agraria menjadi

94