Page 143 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 143

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

            juga terjadi terus-menerus dengan masuknya pasar yang
            mengalahkan produksi pedesaan—yang hampir seluruhnya
            dihuni kulit hitam. Terjadilah perubahan bentuk tenaga
            kerja seperti diterangkan sebelumnya, dan kaum tani kecil
            kehilangan tanah sebagai sumber agraria utama mereka.
            Selanjutnya menurut Lebert, potensi peningkatan untuk
            perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke
            nonpertanian pun meningkat. Jadilah kulit hitam buruh,
            bahkan menganggur. Apalagi, sistem perburuhan memang
            sengaja diikat oleh politik diskriminasi ras secara rep-
            resif.
                Akibat dari proses transformasi agraria ini adalah kehan-
            curan orang-orang kulit hitam di Afrika Selatan. Kemiskinan
            yang dihasilkan terstruktur dalam hubungan ekonomi dan
            sosial di daerah-daerah. Orang-orang asli Afrika hanya
            menguasai 14 persen total tanah, sementara 86 persen sisa-
            nya dikuasai kulit putih. Pada awal era 90-an, ketimpangan
            digambarkan dengan 12 juta keluarga petani menguasai 17
            juta hektar lahan. Sementara, hanya 60 ribu orang menguasai
            lebih dari 86 juta hektar. Kepemilikan lahan rata-rata di
            Afrika Selatan hanya 0.2 hektar per orang. Tak heran angka
            kemiskinan mencapai 74 persen dari total jumlah penduduk.
                Bebasnya Afrika Selatan dari politik apartheid tahun
            1994 belum bisa menyejahterakan penduduknya yang
            mayoritas petani kala itu (walaupun mulai beralih menjadi
            buruh pertambangan dan industri di akhir era 90-an). Partai
            ANC (Kongres Nasional Afrika) yang berkuasa malah
            mengadopsi strategi pembaruan yang berorientasi pasar
            dalam konteks hak milik yang dilindungi secara konstitu-
            sional.

            96
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148