Page 432 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

a. Peran Pemerintah Pusat :
• Menentukan arah kebijakan (reorientasi) di bidang
Pembaruan Agraria dengan menggali aspirasi dari

daerah, walaupun kenyataannya lebih dari 70% arah
kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada
sektor Pembaruan Agraria.
• Menyiapkan perangkat hukum dan kelembagaan
yang terintegrasi.
• Menjadikan Pembaruan Agraria sebagai prioritas
agenda pembangunan nasional yang menyeluruh.
b. Peran Pemerintah Daerah :
• Menyesuaikan arah kebijakan, program pem-

bangunan di daerah dengan program pemerintah
secara nasional di bidang pembaruan agraria
(walaupun kenyataannya lebih dari 70% arah
kebijakan pembangunan pemerintah daerah
berorientasi pada sektor agraria).
• Menyiapkan komite atau panitia pelaksanaan pem-
baruan agraria di tingkat daerah yang melibatkan
kelompok masyarakat agraris.
• Melakukan pendataan dan penataan sumber daya

agraria yang ada di wilayahnya, khususnya Tanah
Negara (TN), baik dalam penguasaan PEMDA
ataupun instansi pemerintah lainnya.
• Menentukan kawasan peruntukan, penguasaan dan
pemanfaatan tanah secara proporsional, adil dengan
memperhatikan berbagai aspek kemanfaatan,
penguasaan bagi masyarakat yang tidak punya tanah

385