Page 661 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

bagian dari agenda “perbaikan dan penciptaan kesem-
patan kerja” dan “revitalisasi pertanian dan aktivitas
pedesaan”.
Perpres No.10 Tahun 2006 harus dilihat sebagai pengu-
atan kelembagaan di dalam kerangka pelaksanaan agenda
pembaruan agraria tersebut, di mana Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia memperoleh mandat sebagai
pelaksananya. Agenda ini, bersama dengan pengkajian dan
penanganan konflik agraria, merupakan bagian dari 21
fungsi BPN RI dalam menjalankan tugas pemerintahan di
bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
Pada tataran kebijakan, titik tolak bagi pelaksanaan agenda
ini juga telah ditunjukkan oleh komitmen pemerintah yang
dinyatakan Presiden SBY beberapa waktu lalu untuk meng-
alokasikan 8,15 juta lahan sebagai obyek pelaksanaan
pembaruan agraria. Hal ini akan dilaksanakan dalam
sebuah kerangka terpadu Program Pembaruan Agraria
Nasional (disingkat PPAN).
Dalam rangka sosialisasi dan mendapatkan masukan
bagi operasionalisasi agenda di atas ke dalam kebijakan kon-
krit, maka dilakukan suatu rangkaian Simposium Agraria
Nasional yang digelar di tiga kota (pada 15 November 2006
di Medan, tgl 4 Desember 2006 di Makassar dan tgl. 12
Desember di Jakarta), dan dilanjutkan dengan Roundtable
Discussion di IPB Bogor. Rangkaian kegiatan di atas mengu-
sung tiga tema pokok, yaitu: 1) landasan politik, hukum,
sosial dan ekonomi untuk pelaksanaan program pembaruan
agraria nasional; 2) Strategi implementasi program pemba-
ruan agraria nasional; 3) Kelembagaan untuk pelaksanaan
program pembaruan agraria nasional. Tujuan yang diharap-

614