Page 689 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

dikuasai oleh komunitas/masyarakat adat juga bukan
lahan yang bisa dijadikan dasar untuk distribusi. Seng-
keta tanah akan merebak menjadi sengketa sosial dan
politik yang lebih meluas jika distribusi dilakukan dengan
cara intervensi berbagai lahan sengketa atau milik ma-
syarakat adat (komunal).
3. Problem Luas lahan juga harus merujuk pada seberapa
besar populasi wilayah-wilayah yang memungkinkan
untuk dilakukan distribusi, ketimpangan jumlah luas
akan mengakibatkan persoalan susulan, baik persoalan
dalam satu wilayah, maupun antar wilayah. Prinsip sama-
rata sama-rasa mau tidak mau harus diterapkan dalam
kerangka ini, untuk menimilasir persoalan lain seperti
kecemburuan, agitasi sosial-politik, dan nilai ekonomi.
4. Penentuan Wilayah tentu saja harus dikuasai oleh BPN
sebagai lembaga yang paling menguasai dan mengetahui
struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Dalam hal ini
BPN harus mampu menghadapi berbagai intervensi
yang akan muncul sehubungan dengan proses distribusi,
di mana kepentingan politik akan dengan cepat menge-
rubung pada kebijakan-kebijakan yang bersifat populis,
dengan upaya untuk menarik simpati dan perhatian kon-
stituen ataupun floating voters. Kepentingan politik dari
lembaga legislatif (baik pusat maupun daerah) akan
seketika muncul dan harus dihadapi dengan cara-cara
tegas dan rasional-bernalar, sehingga argumen-argumen
dalam menentukan wilayah didasarkan pada suatu
argumen rasional-bernalar yang harus terlihat tidak
besentuhan dengan kepentingan politik atau individu.
5. Subyek Pelaku kerja-kerja distribusi ini harus sepenuh-

642