Page 690 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

nya di bawah kendali BPN dengan menyertakan mitra
pokok Pemerintah-pemerintah Daerah dan Kanwil-kanwil
Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian, dan
juga menyertakan mitra sekunder dari organisasi-organisasi
masyarakat sipil, pengusaha di sektor agraria dan kehu-
tanan. Unsur-unsur TNI yang banyak bergulat dalam hal
penguasaan dan permainan sektor pertanahan juga harus
dapat dikendalikan, dan perlu untuk dalam jangak pendek
diajak terlibat dalam hal mengontrol hasrat bisnis yang
masih meletup-meletup dari individu-individu dalam
militer maupun institusi-institusi militer sendiri.
6. Dasar Hukum yang selama ini dikenal adalah UU
Pokok Agraria No.5 tahun 1960 sebagai UU payung
bagi proses reforma agraria, yang di bawahnya terdapat
banyak sekalai Keppres, Inpres, SK Menteri, SK
Gubernur (dan jajaran Pemda lainnya) yang secara po-
kok bertentangan dengan UU No.5/1960. Pembenahan
dan penyelarasan harus dilakukan beriringan dengan
proses redistribusi lahan, agar tidak terjadi ketumpang-
tindihan yang bisa berakibat pada persoalan legal-for-
mal yang berbelit-belit. Dalam hal ini fungsi Presiden
sebagai Kepala Negara akan sangat berperan besar un-
tuk menciptakan keselarasan dalam hal legalitas, forma-
litas dan normativitas proses redistribusi. Sehingga
kerja-kerja reforma agraria di tahap yang paling awal
ini memiliki pijakan yang kuat untuk melangkah pada
tahap-tahap selanjutnya.

Capaian:
Sebagaimana disebutkan pada bagian awal bahwa

643