Page 731 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

B. Kelembagaan

• Dengan memperhatikan peluang dan kemungkinan politik
yang ada, maka harus ada produk hukum sekurangnya
Peraturan Presiden (Perpres) mengenai PPAN dan
g
(
p
)
kelembagaan pelaksananya. Dalam Perpres ini diatur
ketentuan sebagai berikut.
– PPAN akan mendasarkan diri pada posisi dan fungsi BPN RI yang
sekarang.
– Untuk keperluan pelaksanaan PPAN akan dibentuk kelembagaan
kepanitiaan PPAN dengan skema berikut: (a) Dipimpin langsung oleh
Presiden dengan Ketua Pelaksana Harian adalah Kepala BPN RI; (b) di
a
t

oleh

dipimpin
lak
Pr
ovinsi
a
tingk
deng

P
Ke

an
e
u
tingkat Provinsi dipimpin oleh Gubernur dengan Ketua Pelaksanasana
t
Gubernur

Harian Kakanwil BPN RI; dan (c) di tingkat Kabupaten dipimpin oleh
Bupati dengan Ketua Pelaksana Harian Kepala Kantor Pertanahan BPN
RI. Di tingkat lebih bawah (kecamatan dan desa) bisa dibentuk panitia
pelaksana khusus untuk keperluan pelaksanaan program ini.
– Pembentukan kelembagaan kepanitiaan PPAN di daerah dilakukan di
tempat di mana obyek dan subyek PPAN berada (tidak dibentuk secara
nasional)
nasional)
– Pengawasan pelaksanaan PPAN dilakukan oleh sebuah oversight
committe (Komite Pengawasan) yang dibentuk Kepala BPN RI sebagai
Ketua Pelaksana Harian PPAN.
– Sengketa mengenai subjek akan diselesaikan di tingkat kepanitiaan
PPAN. Untuk sengketa mengenai administrasi dan mekanisme
pembagian objek juga akan diselesaikan di tingkat kepanitiaan PPAN.
– Sengketa mengenai alas hak dan status objek akan diselesaikan di
lembaga mediasi penyelesaian sengketa di dalam kepanitiaan PPAN.
Apabila proses mediasi sengketa tidak bisa diselesaikan dalam periode
tertentu di lembaga mediasi, maka akan diselesaikan melalui lembaga
peradilan umum.
684