Page 910 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

dijalankan dengan benar dan baik, akan menjadi landasan bagi pembangunan –
termasuk pengembangan industrialisasi – nasional yang kokoh.
Inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi
pemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian landreform tidak akan
berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti pengairan,
perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya 9 . Tuma (1965)
menyimpulkan bahwa “landreform” dalam pengertian luas akhirnya dapat
disamakan dengan “agrarian reform” (reforma agraria), yakni suatu upaya untuk
mengubah struktur agraria demi terciptanya tujuan sebagaimana disebutkan di atas.
Jadi reforma agraria dapat diartikan sebagai landreform plus 10 .
Penataan ulang struktur penguasaan tanah (landreform), bukan saja akan
memberikan kesempatan kepada sebagian besar penduduk yang masih
menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan taraf
kehidupannya. Lebih dari itu, landreform bukan hanya akan suatu dasar yang kokoh
dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi
pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Program ini akan membuka
kesempatan untuk terjadinya proses pembentukan modal (capital formation) di
pedesaan yang akan menjadi dasar bagi proses industrialisasi yang kokoh. Selain itu,
ia juga akan memberikan sejumput kekuasaan pada kelompok-kelompok petani
miskin di pedesaan di dalam ikatan-ikatan sosial pada masyarakatnya. Memberikan
tanah kepada para petani miskin yang selama ini terpinggirkan, seperti dikatakan

Yale University Press); Prosterman, Roy L. dan Jeffrey M. Riedinger (1987), Land Reform and Democratic
Development (Baltimore: John Hopkins Univ. Press); Putzel, James (1992), The Captive Land: the Politics of
Agrarian Reform in the Philippines (London: CIIR); Sobhan, Rehman (1993), Agrarian Reform and Social
Transformation: Preconditions for Development (London: Zed Books); Setiawan, Bonnie (1997), “Konsep
Pembaruan Agraria: Sebuah Tinjauan Umum”, dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan
Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi, dan Bonnie Setiawan (ed.), hal. 3–
38 (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia); Wiradi (2000), Reforma Agraria; Borras Jr.,
Saturnino M. (2004), Rethinking Redistributive Land Reform: Struggles for Land and Power in the Philippines,
Phd Thesis at the Institute for Social Science, The Hague, The Netherlands; dan Eric, Eckholm (tt), “Orang-
orang yang Tergeser: Land Reform dan Pembangunan yang Mantap”, dalam Seri Wawasan, hal. 28-62.
9 Lihat, misalnya, dokumen Kelompok Studi Pembaruan Agraria (2001), Ketetapan MPR RI tentang Pembaruan
Agraria sebagai Komitmen Negara Menggerakan Perubahan menuju Indonesia yang Lebih Baik, masukan
Pemikiran dari Kelompok Studi Pembaruan Agraria Disampaikan kepada Badan Pekerja II MPR-RI pada 21
Mei 2001.
10
Istilah reforma agraria dan landreform itu sendiri sering dipergunakan secara bertukaran untuk makna (dalam
pengertian) yang sama. Lihat Wiradi, Gunawan (1984), “Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria”, dalam
Dua Abad Penguasaan Tanah di Indonesia: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa,
Sediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (ed.), hal. 286-382 (Jakarta: Gramedia), khususnya hal. 312-
313.

863