Page 905 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

min dan Adaro di Kalimantan Selatan atau PT Bukit Asam
di Sumatera Barat pun menggunakan sistem yang serupa
untuk mempertinggi keuntungan. Lepaskan lahan pada para
penambang rakyat dan menengah, beli batu bara dari
mereka, dan jual kepada pembeli. Tidak ada risiko perbu-
ruhan dan beban lingkungan. Yang ada hanya tambah ku-
rang dari hasil pembelian dan penjualan.
Kondisi kemiskinan yang meninggi di Indonesia,
rendahnya harga tanaman pangan, akan mendorong rakyat
untuk terjebak dalam tiga skenario; pertama menjual lahan
yang diberikan oleh negara, atau kedua menanam tanaman
komoditi yang dibutuhkan oleh pasar dunia (Eropa dan Asia
Timur) dan terjebak dalam lilitan sirkuit produksi kapital.
Skenario dua ini amat terlihat lewat program Depar-
temen Kehutanan yang akan mendeklarasikan Hutan
Tanaman Rakyat pada bulan Desember 2006 (lihat: Action
Plan Penanganan HTR). Hutan Tanaman Rakyat akan men-
dorong ditanaminya tanaman komoditi. Studi ketersediaan
dan permintaan sudah didesain untuk memastikan tanaman
apa yang cocok untuk HTR.
Pada kondisi lain terutama di wilayah-wilayah yang
memiliki ketegangan pemilikan antar etnik atau semi-feodal
di luar Jawa, pembagian tanah yang serampangan akan
memicu konflik antar warga yang bisa jadi setinggi eskalasi
kekerasan di Poso dan Ambon. Kelompok yang menamakan
dirinya masyarakat adat adalah kelompok yang paling rentan
berhadapan dengan skenario ketiga ini.
Keputusan membagi-bagi lahan dalam jumlah besar
kepada rakyat miskin barangkali adalah setetes embun di
tengah padang gurun yang dinanti-nanti oleh berjuta rakyat.

858