Page 900 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

dibagikan? Apa dasar hukumnya? Bagaimana prosesnya?
Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana perangkat-
nya? Bagaimana dengan lahan-lahan yang saat ini masih
disengketakan antara negara dan warga, antara korporasi
dan warga, atau antar warga? Bagaimana dengan tanah-tanah
yang berhasil direbut dan diduduki oleh rakyat?
Adapula yang mengeluarkan pertanyaan lebih kritis,
kenapa tiba-tiba ada pembagian lahan 22 juta hektar dengan
komposisi riil 9 juta hektar lahan yang dikuasai oleh Dep-
hutbun, 8 juta hektar tanah yang dikuasai atau dalam wewe-
nang oleh BPN, dan sisanya tidak jelas kewenangannya.
Pokok tulisan ini mencoba mengkritisi skenario lewat
sejarah dan konsep teoritik yang barangkali melatarbe-
lakangi dikeluarkannya kebijakan ini.
Restrukturisasi penguasaan lahan adalah titik puntir
dari kebangkitan kapitalisme dimana pun termasuk di In-
donesia. Gubernur Van den Bosch, dalam pidatonya di depan
parlemen Kerajaan Belanda, pada intinya mengatakan pen-
tingnya mengundang investasi swasta untuk berbisnis di
Hindia Belanda. Investasi swasta diperlukan untuk menaik-
kan pendapatan pajak kerajaan Belanda demi membayar
utang yang disebabkan oleh bangkrutnya parastatal VOC
dan utang akibat perang di awal abad ke 19. Investasi di
sektor perkebunan dan infrastruktur termasuk energi dan
bahan tambang penting demi pundi-pundi pajak Kerajaan
Belanda.
Namun, yang menjadi persoalan adalah lahan-lahan
yang terhampar di seluruh kepulauan masih berada dalam
kewenangan kerajaan-kerajaan dan suku-suku yang ribuan
jumlahnya. Untuk memastikan agar investasi masuk,

853