Page 901 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

diperlukan satu program restrukturisasi lahan yang
melahirkan Agrarische Wet di pertengahan abad ke 19, yang
mengubah seluruh moda pemerintahan dan penguasaan
lahan di sebagian wilayah Hindia Belanda terutama Pulau
Jawa.
Apa relevansinya dengan program bagi-bagi lahan rejim
SBY? Kondisi Republik Indonesia di penghujung abad ke
20 memiliki kemiripan yang sama dengan Kerajaan Belanda
di awal abad ke 19; krisis dan penuh utang. Secara keselu-
ruhan pidato-pidato kepala negara dan para menteri RI dari
jaman Habibie hingga SBY pun tak jauh berbeda; penting
mengundang investasi langsung untuk mendorong roda
perekonomian demi membayar utang.
Dalam banyak pidato pula, bahkan jauh sebelum krisis
1997, persoalan penguasaan dan kepemilikan lahan disebut-
sebut sebagai salah satu penghambat masuknya investasi.
Di jaman orde baru, penggunaan kekerasan boleh jadi men-
jadi jalan tol pembebasan lahan. Tetapi seiring dengan ber-
tumbuhnya demokrasi yang masih amat muda, kekerasan
tampaknya bukan satu-satunya cara. Apalagi, para pemberi
utang dikecam oleh kelompok masyarakat sipil dan pem-
bayar pajak di negara-negara donor jika menggunakan keke-
rasan dalam penyediaan lahan.
Untuk memudahkan penyediaan lahan yang dianggap
lebih ekonomis, terbentuknya pasar tanah adalah jalan yang
dianggap paling mudah. Maka, institusi garis depan masuk-
nya modal asing yaitu Bank Dunia menciptakan program
yang disebut sebagai Land Administration Project pada
tahun 1996. Program ini juga didukung oleh AusAid yang
mendanai pengembangan kapasitas pemetaan dan pengu-

854