Page 111 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 111

PRESIDEN
                                                 REPU BLIK INDONESIA


                                                           - 111-


                                       (21 Tim penilai kinerja PNS pada Instansi              pemerintah
                                           sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
                                           A.  BB;

                                           b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian;

                                           c.  pejabat yang menangani bidang pengawasan
                                               internal; dan
                                           d. pejabat pimpinan tinggi terkait.

                                       (3)  Tim penilai kinerja PNS sebagaimana  dimaksud  pada
                                           ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.

                                       (4)  Ketentuan  lebih lanjut mengenai  pembentukan dan
                                           mekanisme kerja tim penilai kinerja PNS sebagaimana
                                           dimaksud pada ayat (2) diatur dengan  Peraturan
                                           Ivlenteri.


                                                         Paragraf 9
                                                    Penugasan Khusus


                                                         Pasal 202


                                       (1)  Penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam
                                           Pasal 178 merupakan  penugas€rn PNS untuk
                                           melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar
                                           Instansi Pemerintah  dalam jangka waktu tertentu.

                                       (2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan  khusus
                                           diatur dengan Peraturan Menteri.


                                                       Bagian  Ketiga
                                               Pengembangan Kompetensi


                                                         Paragraf 1
                                                           Umum


                                                         Pasal 203


                                       (1) Pengembangan  kompetensi  sebagaimana dimaksud
                                           dalam Pasal 162  merupakan upaya untuk
                                           pemenuhan  kebutuhan  kompetensi  PNS dengan
                                           standar kompetensi  Jabatan dan  rencana
                                           pengembangan  karier.
                                                                               (2) Pengembangan
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116