Page 107 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 107
PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA
_to7_
Pasal 192
(l) Mutasi PNS antar-kabupaten/kota dalam satu
provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah
memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
(21 Pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) berdasarkan usul dari PPK instansi
penerima dan persetqjuan PPK instansi asal dengan
menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.
(3) Berdasarkan pertimbangan Kepala BKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, gubernur menetapkan
keputusan mutasi.
(4) Berdasarkan penetapan gubernur sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), PPK instansi penerima
menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.
Pasal 193
(l) Mutasi PNS antar kabupaten kota antar provinsi, dan
/
antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN.
(2t Pertimbangan Kepala BKN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan usul dari PPK instansi
penerima dan persetujuan PPK instansi asal dengan
menyebutkan Jabatan yang alan diduduki.
(3) Berdasarkan pertimbangan Kepala BKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri menetapkan keputusan mutasi.
(4t Berdasarkan penetapan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK
instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS
dalam Jabatan.
Pasal 194. . .
