Page 105 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 105
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
_r05_
(3) Pola karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
terdiri atas:
a. pola karier instansi; dan
b. pola karier nasional.
(41 Setiap Instansi Pemerintah men3rusun pola karier
instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
secara khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan
pola karier nasional.
(s) Pola karier instansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan oleh PPK.
(6) Pola karier nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 189
(l) PPK dalam menetapkan pola karier instansi harus
memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan.
(2) Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan lintasan posisi Jabatan yang dapat dilalui
oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara
maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi.
(3) Pola karier PNS dapat berbentuk:
a. horizontal, yaitu perpindahan dari satu posisi
Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik
di dalam satu kelompok maupun antar kelompok
JA, JF, atau JPT;
b. vertikal, yaitu perpindahan dari satu posisi
Jabatan ke posisi Jabatan yang lain yang lebih
tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JpT;
dan
c. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi
Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi
antar kelompok JA, JF, atau JpT.
Paragraf 6
