Page 108 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 108
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-108-
Pasal 194
(l) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi
Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh Kepala BKN.
(21 Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimalsud pada
ayat (1) berdasarkan usul dari PPK instansi penerima
dan persetqjuan PPK instansi asal dengan
menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.
(3) Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima
menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.
Pasal 195
(1) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh
Kepala BKN.
(2t Penetapan Kepala BKN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan usul dari PPK instansi penerima
dan persetujuan PPK instansi asal dengan
menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.
(3) Berdasarkan penetapan Kepala BKN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PPK instansi penerima
menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan.
Pasal 196
(1) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi
PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
negara untuk Instansi Pusat dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi
Daerah.
(2t Biaya mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada instansi penerima.
Pasal 197
