Page 104 - 01 UU Nomor 20 Tahun 2023
P. 104

PRESIDEN
                                                 REPUBLIK  INDONESIA


                                                           -104-


                                       (2t Pemantauan dan evaluasi pengembemgan  karier di
                                           tingkat instansi sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
                                           dilakukan setiap tahun, dan digunakan  untuk

                                           penyempurnaan perencanaan  tahun berikutnya.

                                       (3) Hasil pemantauan  dErn evaluasi pengembangan  karier
                                           di tingkat instansi sebagaimana  dimaksud  pada ayat
                                           (1) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi  ASN.


                                                         Pasal 187


                                       (1) Pemantauan dan evaluasi pengembangan karier
                                           tingkat nasional sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal

                                           185 dilakukan  oleh BKN.
                                       (2) Pemantauan dan evaluasi pengembangan  karier di

                                           tingkat nasional  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1)
                                           dilakukan setiap tahun dan digunakan untuk
                                           penyempurnaan  perencanaan  tahun berikutnya.

                                       (3)  Hasil pemantauan  dan evaluasi pengembangan  karier
                                           di  tingkat nasional sebagaimana  dimaksud pada

                                           ayat (1) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi  ASN.



                                                         Paragraf 5
                                                        Pola Karier


                                                         Pasal 188


                                      (1) Untuk menjamin keselarasan  potensi PNS dengan
                                           penyeienggaraan  tugas  pemerintahan  dan

                                          pembangunan, perlu disusun  pola karier PNS yang
                                          terintegrasi secara nasional.
                                      (2t  Pola karier PNS sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)

                                          merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan
                                          dan/ atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di
                                           setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.



                                                                                            (3) Pola . .
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109